Saat ini perkembangan teknologi Internet mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk E-Commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan E-Government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi E-Government. Pengembangan aplikasi -government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.
Pengertian E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain.
Karakteristik E-Gov
1. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti masyarakat luas, pebisnis dan unit-unit kerja di lingkungan pemerintah lainnya.
2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, dan internet).
3. Mempermudah dan praktis dalam pelayanan pemerintah terhadap berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).
Fungsi E-Government
1. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance.
2. Mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.
Perkembangan E-Government di Indonesia
Dengan adanya E‑Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya dalam system manajemen maupun proses kerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dari pengertian teknologi informasi tersebut dan pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan masyarakat.
Beberapa Daerah yang Telah Menerapkan E-Government
One Stop Service: OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services (OSS). OSS center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu di daerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pelayanan perijinan terpadu secara prima.
E-Procurement: Dengan adanya E-Procurement yang dikembangkan pemerintah surabaya www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut.
Sumber Daya Manusia: Belum tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang E-Government.
Infrastruktur: Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Biaya yang relatif mahal juga menjadi salah satu factor penghambat pembangunan infrastruktur
Aplikasi: Beberapa aplikasi E-Government tidak bisa menjawab permasalah yang timbul. Sebagai contoh kasus penerapan E-Procurment, pada saat penjelasan pekerjaan harusnya antara peserta lelang dan panitia pengadaan barang dapat melakukan interaksi secara real time.
Kepemerintahan / Regulasi: Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Biaya yang relatif mahal juga menjadi salah satu factor penghambat pembangunan infrastruktur
Government To Citizen (G2C)
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Contoh : Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet .
Peran E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. (Kominfo)
E-Government merupakan program elektronik yang terdapat pada jaringan internet yang memiliki dua makna yaitu “e” berarti elektronik dan “Government” berarti Pemrintah dan bila digabungkan menjadi Pemerintah Elektronik, yang mana sebuah program milik pemerintah yang berisi tentang informasi yang ditujukan pada warga tentang keadaan pemerintah, apapun itu informasinya akan tetapi tetap berhubungan dengan pemerintah.
Fungsi & Tujuan E-gov
Fungsi dan tujuannya antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu layanan publik, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga supaya dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
Visi E-Government
1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
2. Membangun lingkungan yang kompetitif
3. Memberi penghargaan pada inovasi
4.Menekankan pada pencapaian efisiensi
14 Karakteristik Good Governance :
1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis)
2. Tata pemerintahan yang terbuka (transparan)
3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif)
4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel)
5. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi
6. Menggunakan struktur dansumber daya secara efisien dan efektif
7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi
8. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus
9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat
10. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat
11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar
14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup
E-Government & Masyarakat Informasi
Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi danmanipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat yang mendapatkan kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang kurang mendapat pengetahuan informasi
Misi utama masyarakat informasi:
1. mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi
2. terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi
3. tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat dan bermanfaat
Masyarakat informasi ditandai dengan adanya perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi, dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu, perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku pengguna informasi yaitu perilaku yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya.
Faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi
1. Kemajuan dalam pendidikan
2. Perubahan karakteristik pola kerja
3. Perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan
4. Perubahan dalam cara mencari pengetahuan
5. Kemajuan dalam penciptaan alat-alat untuk menyebarkan dan mengakses pengetahuan baru
Ciri – Ciri Masyarakat Informasi
1. Sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat
2. Adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan
3. Berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara merata
4. Terbukanya pandanagan dan wawasan masyarakat dalam pmanfaatan teknologi informasi secara tepat guna
5. Kemajuan sumber daya manusia, informasi dan fisik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu dan dikemas dengan teknologi dapat dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis
Peran E-Government dalam mewujudkan Good Governance
1. Memberikan Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat
2. Membuat adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
4. Membuat pemerintahan yang lebih efisien
Hambatan :
1. Masih kurangnya infrastruktur yang ada
2. Masalah sumber daya manusia
1. Sistem Informasi Kependudukan ( SIAK ) pada Dinas DISPENDUKCAPIL
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil.
Tiga komponen SIAK
1. Pendaftaran Penduduk
2. Pencatatan Sipil
3. Pengelolaan Informasi kependudukan
MANajemen integrasi dan perTukaRAn data (MANTRA)
Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya.
GSB (Government Service Bus)
GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API
Web-API (Application Programming Interface
Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi